Tiêu đề Soal Ujian KUP B 183 RP (Pak Rizka Ardiansyah).pdf ✅

GUNAKAN ASUMSI JIKA SOAL KURANG JELAS! 1 IKATAN AKUNTAN INDONESIA WILAYAH DKI JAKARTA MATA UJIAN : KUP B KELAS : 183 REGULER PAGI INSTRUKTUR : RIZKA ARDIANSYAH HARI/TANGGAL : SABTU, 04 MEI 2024 WAKTU : 135 MENIT (2 JAM, 15 MENIT) SIFAT : OPEN UU Catatan: § Peserta ujian DILARANG saling bekerja sama dalam menyelesaikan ujian. Bagi para peserta yang kedapatan bekerja sama maka akan diberikan nilai 0 (nol). § Soal ujian telah dibuat SEJELAS MUNGKIN. Apabila peserta merasa soal kurang jelas, silahkan membuat ASUMSI untuk menyelesaikan soal. Asumsi tersebut harus dicantumkan dalam lembar jawaban. Apabila asumsi tersebut bertentangan dengan logika akuntansi ataupun peraturan perpajakan, maka asumsi akan ditolak. § Peserta diharapkan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal yang ada. I. PILIHAN GANDA (BOBOT 70%) 1. Hak wajib pajak berkenaan dengan penyampaian SPT Tahunan untuk menghindari sanksi administrasi karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan adalah .......... a. Pembetulan SPT b. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT c. Penundaan pembayaran PPh Pasal 29 d. Permohonan pembatalan sanksi 2. Pengajuan pembatalan SKP yang hanya bisa diajukan satu (1) kali adalah .......... a. Hasil pemeriksaan yang menyatakan nihil b. Hasil pemeriksaan yang tanpa ada SPHP c. Hasil pemeriksaan dengan mekanisme pemeriksaan kantor d. Hasil pemeriksaan yang dalam pembahasan akhir di setujui oleh WP 3. Materi yang bisa diajukan keberatan adalah .......... a. SKPKB, STP, PotPut pihak ketiga b. SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, STP, PotPut pihak ketiga c. SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, PotPut pihak ketiga d. SKP,STP,PotPut pihak ketiga Kode Soal : BAB-KUP B-183 RP

GUNAKAN ASUMSI JIKA SOAL KURANG JELAS! 3 9. Yang termasuk dalam pengurus dari Wajib Pajak Perseroan Terbatas adalah .......... a. Ahli Waris b. Sekutu Komplementer c. Kepala Perwakilan d. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan 10. Yang bukan merupakan dokumen dalam melaksanakan tindakan penagihan adalah....... a. Surat Paksa b. Surat Keputusan Angsuran c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan d. Surat Keputusan Pencegahan 11. Daluwarsa penagihan terhitung 5 (lima) tahun sejak ............. a. Tanggal penerbitan SKPKB b. Tanggal diterbitkan Surat Teguran c. Tanggal jatuh tempo SKPKB d. Tanggal jatuh tempo Surat Teguran 12. Apabila Wajib Pajak melakukan banding atas suatu Surat Keputusan keberatan, maka permohonan banding tersebut diajukan kepada ......... a. KPP terdaftar b. Kantor Wilayah DJP sebagai atasan dari KPP c. Badan Peradilan Pajak d. Badan Kebijakan Fiskal 13. Melakukan penyegelan ruangan adalah kewenangan dari........ a. Juru Sita Pajak Negara b. Fungsional Pemeriksa Pajak c. Account Representatives d. Penelaah Keberatan 14. Yang bukan merupakan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan pajak adalah... a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan c. Membayar segera kekurangan pembayaran pajak sebelum SKP diterbitkan d. Memberikan keterangan lain yang diperlukan