Tiêu đề 04 Rumusan Strategi dan Target Nasional IBSAP (Draft 11102023).pdf ✅

RUMUSAN STRATEGI DAN TARGET NASIONAL VISI Hidup selaras dengan alam untuk menjaga keberadaan seluruh bentuk kehidupan di Indonesia MISI Pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman, pemanfaatan berkelanjutan, serta pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan sumber daya dan tata kelola TUJUAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA 1. Memperkuat integritas, konektivitas, dan kesehatan ekosistem; mengurangi risiko kepunahan spesies; dan menjaga keanekaragaman genetik. 2. Mengurangi ancaman kehilangan keanekaragaman hayati diantaranya alih fungsi lahan dan ruang laut, polusi, spesies asing invasif, pemanfaatan berlebihan, dan perubahan iklim. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. 4. Memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan tata kelola; peningkatan kapasitas sumber daya; pengembangan dan penguatan finansial; penguatan regulasi; serta penegakan hukum. DRAFT
Draft 11/10/2023 PRINSIP Keanekaragaman hayati Indonesia sebagai modal dasar pembangunan memerlukan pengelolaan yang baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang bermuara pada sebesar-besarnya untuk kelestarian keanekaragaman hayati yang bermanfaat untuk masyarakat dan dikelola bersama-sama secara terbuka dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia akan berpedoman pada prinsip-prinsip: ● Berkelanjutan. Keanekaragaman hayati sebagai modal Indonesia harus dikelola dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. ● Kehati-hatian. Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat harus mengedepankan kesetaraan para pihak dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. ● Kepentingan Bangsa. Pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di tingkat nasional berdasarkan karakter dan kekhasan Indonesia dan tetap memperhatikan amanat di tingkat global. ● Terbuka. Keanekaragaman hayati merupakan milik bersama yang harus dikelola secara transparan dengan melibatkan para pihak dan bertanggungjawab untuk menjaga kelestariannya ● Kesetaraan dan keadilan. Dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, keterlibatan, kesempatan, dan akses terhadap keadilan dan informasi diberikan secara setara dan memenuhi unsur-unsur GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), yaitu tanpa membedakan: gender; suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA); keterbatasan fisik, intelektual, dan mental (disabilitas); serta menghormati budaya masyarakat lokal/adat dan hak-hak mereka atas tanah dan sumber dayanya. ● Sistematis dan Terukur. Di tengah tekanan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia, diperlukan upaya/tindakan yang sistematis dan terukur untuk mengurangi ancaman keanekaragaman hayati dengan memberi ruang keterlibatan para pihak. DRAFT
Draft 11/10/2023 TUJUAN 1 Memperkuat integritas, konektivitas, dan kesehatan ekosistem; mengurangi risiko kepunahan spesies; dan menjaga keanekaragaman genetik. STRATEGI 1.1. Perencanaan tata ruang yang inklusif dan pengelolaan yang efektif Perencanaan tata ruang merupakan salah satu strategi untuk memperkuat integritas, konektivitas, dan kesehatan ekosistem pada area yang bernilai keanekaragaman hayati dan konservasi tinggi. Perencanaan tata ruang telah mempertimbangkan keberadaan spesies sebagai dasar pertimbangan arahan fungsi tata ruang dalam bentuk keanekaragaman hayati inklusif di dalam tata ruang. Perencanaan Tata Ruang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan pemerintah tersebut mencakup DRAFT
Draft 11/10/2023 pengembangan pola ruang yang meliputi kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung; kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; serta kebijakan dan strategi kawasan strategi nasional. Di dalam pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung meliputi pemeliharaan dan perwujudan fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam perencanaan kawasan lindung juga telah memperhatikan tipe; jasa dan fungsi ekosistem seperti kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya kawasan perlindungan setempat; serta kawasan konservasi. Selain itu, keberadaan spesies menjadi persyaratan dan kriteria untuk perencanaan tata ruang dan penetapan kawasan konservasi. Beberapa kriteria tersebut adalah habitat/tempat hidup dan berkembang biak berbagai jenis satwa langka dan/atau hampir punah; keanekaragaman satwa tinggi; tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; luas habitat yang cukup untuk jenis satwa tertentu; keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar yang tergabung dalam satu tipe ekosistem; memiliki formasi biota tertentu; proses ekologis; mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang memerlukan upaya konservasi. Di tingkat genetik, terdapat kawasan perlindungan plasma nutfah dengan kriteria memiliki jenis dan luas plasma nutfah tertentu yang menjadi kawasan lindung. Selain kawasan lindung dan kawasan fungsi lindung, kawasan budidaya juga memerlukan perencanaan tata ruang untuk mempertahankan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di kawasan budidaya khususnya pada fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor. Selain perencanaan tata ruang, juga diperlukan pengelolaan yang efektif dalam kerangka perlindungan terhadap kawasan lindung dan kawasan yang memiliki fungsi lindung dalam bentuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, mengendalikan pemanfaatan, dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung. TARGET NASIONAL 1 - Terwujudnya perencanaan tata ruang yang inklusif dan/atau pengelolaan secara efektif untuk mempertahankan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi dan integritas ekosistem dari potensi perubahan penggunaan lahan dan ruang laut Deskripsi •Perencanaan tata ruang dalam kerangka mempertahankan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi. Melalui integritas, konektivitas dan kesehatan ekosistem yang baik, diharapkan dapat mengurangi perubahan lahan dan ruang laut yang penting bagi keanekaragaman hayati. Upaya yang dilakukan yaitu melalui perencanaan, inventarisasi area bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dan perencanaan upaya perlindungan untuk mencapai arahan fungsi lindung. Selain perencanaan dan DRAFT
Draft 11/10/2023 inventarisasi dalam pengelolaan tata ruang, pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sarana untuk memastikan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi tetap terjaga dari potensi perubahan tata guna lahan dan ruang laut. Keterkaitan dengan Global Headline Indicators 1 1.1 Percent of land and seas covered by biodiversity-inclusive spatial plans* A.2 Extent of natural ecosystems A.1 Red List of Ecosystems SDG’s Goal 14: 14.2. Goal 15 Goal 6: 6.5; 6.6 Aichi Target AT 2 Kelompok Aksi dan Indikator Kelompok Aksi Kelompok Aksi Indikator Kelompok Aksi Satuan Pihak Terkait 1. Perencanaan tata ruang untuk mempertahankan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi 1.1. Luas Indikatif area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di daratan, termasuk di dalamnya perairan darat, yang dipertahankan dalam perencanaan tata ruang secara inklusif dengan menghargai hak masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat Hektar KLHK, ATR/BPN 1.2 Jumlah dokumen perencanaan tata ruang di luar kawasan konservasi yang mempertimbangkan keanekaragaman hayati tinggi [Dokumen]/[Perda Provinsi/Kab/Kota] Pemprov, ATR/BPN 1 Monitoring Framework for the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (CBD/COP/DEC/15/5) DRAFT