Title 3. RENJA 2025.pdf ✅

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA ((RREENNJJAA)) TTAAHHUUNN 22002255 Kejaksaan Negeri Manggarai Barat

- 5 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama periode pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2040, dan Tahun 2045. Adapun untuk kesiapan perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun, maka Kejaksaan dengan mempedomani Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 telah menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 dimaksud, dirumuskan visi “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern” dengan disertai 5 (lima) butir misi yaitu: 1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia. 2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh. 3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. 4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. 5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah dijabarkan kedalam 6 (enam) butir tujuan yaitu: 1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. 2. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara. 3. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.