Title 2. LAPORAN PELAKSANAAN FKP.pdf ✅

LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel maka perlu partisipasi pengguna layanan sebagai bentuk kerjasama dalam pemenuhan hak dan kewajiban sehingga diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk penyusunan kebijakan terkait pelayanan publik. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan komunikasi dua arah, dimana perwakilan dari para pengguna layanan dapat memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan. 2. Tujuan dan Manfaat a. Tujuan Forum Konsultasi Publik : Memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetpakan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik . b. Manfaat Forum Konsultasi Publik :  Memperoleh masukan dari pengguna layanan untuk merumuskan maupun perbaikan kebijakan yang akan ditetapkan.  Monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang sudah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada publik  Meningkatkan perasn serta pengguna layanan sebagai bentuk komunikasi dengan penyelenggara pelayanan. 3. Ruang Lingkup a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; c. Survei kepuasan masyarakat; d. Kebijakan lain terkait pelayanan publik

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 1. Identifikasi Masalah Permasalahan yang akan di bahas dalam FKP kali ini tidak hanya dari rencana tindak lanjut atas unsur hasil masukan/ saran/ aduan survei kepuasan masyarakat kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan fungsi tugas dan pokoknya untuk mewujudkan jalannya birokrasi pemerintahan disertai perbaikan pelayanan bagi pengguna layanan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain : a. Pengguna layanan kurang paham terkait system, mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan; b. Pengguna layanan belum mengetahui dengan pasti produk spesifikasi jenis pelayanan; c. Peningkatan kedisiplinan penyelenggara pelayanan. 2. Analisis a. Terkait agenda FKP yang akan dibahas sesuai dengan acara yang tercantum pada nota dinas yaitu membahas bimbingan teknis penyusunan SKM di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, dimana sistematika penyusunan laporan hasil survei yang selama ini berpedoman pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri berdasarkan hasil zoom meeting dengan Kemenpan dan RB dikatakan bahwa perlu menambahkan beberapa point dalam dalam sistematikanya yaitu tren nilai SKM untuk mengetahui capaian hasil survei setiap tahunnya sehingga bisa dijadikan tolak ukur perbaikan survei kedepannya sehingga diperlukan kebijakan terkait penambahan point tanpa merubah sistematika dalam peraturan bupati yang sudah ditetapkan. b. Kurangnya pemahaman para pengguna layanan terkait System, mekanisme dan prosedur sehingga mengakibatkan kesulitan terkait apapun pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan ini.