Title Prosiding Webinar Nasional HAN FH UII 2021.pdf ✅

DI ERA BIROKRASI DIGITAL PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI ERA BIROKRASI DIGITAL PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WEBINAR NASIONAL PROSIDING W E B I N AR N A S I O N AL P R O S I D I N G Departemen Hukum Administrasi Negara HAN Yogyakarta, 28 September 2021 Dalam dua dekade terakhir Indonesia telah berupaya menerapkan sistem birokrasi digital atau yang jamak dikenal dengan is lah e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efek fitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat mengubah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku usaha, dan antar organisasi pemerintah. Adanya sistem teknologi informasi diharapkan mampu mengop malkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah ber ndak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Sehingga keberadaan e-government menjadi pen ng untuk diselenggarakan karena amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, terakit dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai sistem perizinan berusaha memperkuat prak k pelayanan perizinan secara online melalui OSS (Online Single Submission) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sehingga proses pelayanan perizinan lebih efek f, efisien, transparan dan akuntabel serta meminimalisasi prak k maladministrasi. Adanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu mo vasi pemerintah untuk mengakselerasi penerapan birokrasi digital dalam segala aspek pelayanan publik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis digital membawa Indonesia pada peringkat 88 dalam United Na ons e-government survey tahun 2020 atas pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian atribusi kewenangan penyelenggaraan e-govenrment dalam peraturan perundang-undangan menuntut pemerintah melakukan diskresi akibat adanya kekosongan hukum. Sebagaimana diskresi dalam penyelenggaraan birokrasi digital dilakukan di masa pandemi ini. Selain itu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS berpotensi menimbulkan ke dakcermatan pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga izin tersebut dapat merugikan hak asasi maupun kepen ngan pihak yang lain. Oleh karena itu, peran OMBUDSMAN Republik Indonesia menjadi vital untuk mengawasi penyelenggaraan pelayan publik berbasis digital agar good governance dapat terwujud. Selain itu, implementasi birokrasi digital tentunya membawa tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang juga menuntut lembaga peradilan untuk beradaptasi. Seiring dengan adanya prak k birokrasi digital yang berkembang saat ini dengan berbagai permasalahannya, maka perlu adanya respon akademik untuk memberikan evaluasi dan sumbang pemikiran. Oleh karena itu, prosiding Pembaruan Hukum Administrasi Negara disusun dalam rangka pengayaan pandangan dan gagasan pembaruan Hukum Administrasi Negara dalam berbagai sektor. Sinopsis FH UII PRESS 9 786236 407080 ISBN. 978-6236-407-08-0 9 786236 407073 E-ISBN. 978-6236-407-07-3 (PDF) FH UII PRESS FH UII PRESS
i Prosiding Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara Tema: “Pembaruan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital” Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 28 September 2021 Penerbit: FH UII Press Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 28 September 2021
ii Prosiding Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara Tema: “Pembaruan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital” Steering Committee : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D. Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. Organizing Committee Ketua : Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H. Sekretaris : Mustika Prabaningrum K, S.H., M.H. Afiyatun, S.H., M.H. Sie Acara : Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. Mirani Desi Ekawati, S.E. Desi Wulandari, S.Sos. Sie Keuangan : Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd Luthfiana Dewi, S.E. Sie Pubdekdok : Gelar Kuntoro Aji, S.Kom. Gangsar Pitoyo, S.Pd. Dodi Ariyanto Reviewer : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D. Dewan Redaksi : Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H. Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H. Layout Design : M. Arief Satedjo, A.Md. Heru Sudjanto, S.E. Cover Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I. Diterbitkan : Desember 2021 No. ISBN : 978-623-6407-08-0 No. E-ISBN : 978-623-6407-07-3 Penerbit: FH UII Press Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia Phone: 0274-379178 e-mail: [email protected]
iii KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunianya-Nya Prosiding Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara berjudul “Pembaruan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital” dapat diterbitkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pengembangan ilmu dan pengetahuan merupakan kemajuan peradaban. Dalam rangka berkontribusi bagi inovasi dan pengembangan pengetahuan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten menerbitkan prosiding webinar nasional untuk memfasilitasi publikasi karya para intelektual agar dapat dimanfaatkan bagi kemajuan kehidupan masyarakat. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Tim Prosiding Webinar Nasional Hukum Administrasi Negara berjudul Pembaruan Hukum Administrasi Negara di Era Birokrasi Digital atas usahanya dalam menerbitkan dalam menerbitkan prosiding ini. Semoga penerbitan prosiding ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Yogyakarta, 24 Desember 2021 Editor
iv DAFTAR ISI Tantangan Peradilan Tata Usaha Negara di Era Birokrasi Digital Prof. Dr. Supandi S.H., M.Hum. 1 Diskresi Pemerintah di Era Birokrasi Digital Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. 3 Dinamika Kebijakan Perizinan Berusaha di Era Birokrasi Digital Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. 14 Pengawasan Pelayanan Publik di Era Birokrasi Digital (Kedudukan Lembaga Pengawas Eksternal dalam Reformasi Birokrasi & E-Gov) Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. 17 Naskah Prosiding Pendaftaran Tanah sebagai Upaya Kepastian Hukum dan Pencegahan Konflik Mukmin Zakie, Mustika Prabaningrum Kusumawati 20 Menelisik Tujuan Pendaftaran Tanah Menuju Keadilan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Danang Adi Nugraha, Satria Sukananda 31 Implementasi Konsep Land Banking dalam Penyediaan Lahan Perumahan di Indonesia Diyah Kun Mariati, Lego Karjono 44 Legalitas Sertipikat Tanah Elektronik dan Permasalahannya (Tantangan Sektor Pertanahan di Era E-Government) Muhammad Adiguna Bimasakti 54 Urgensi dan Keamanan Digitalisasi Dokumen Penerbitan Sertifikat Elektronik Tanah Nur Rohman 65 Pembaharuan Hukum Administrasi Negara dalam Reformasi Hukum Agraria di Era Digital MM. Thanisa Dita Murbarani 75 Kajian Yuridis Terkait Jual Beli Tanah Antara PT. Amanah Agung Selaras dengan Ahli Waris dari Simpar yang Tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 1289 Kartika Cahyaningtyas, Albertus Sentot Sudarwanto 83 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Jalan Tol Solo- Yogya Muhammad Faza Abyan Naufal, Isharyanto, Jadmiko Anom Husodo 92 Politik Hukum Lingkungan Hidup dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Marojahan JS Panjaitan 100 Penguatan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Yasminingrum 110 Proses Administrasi Online yang Merupakan Perlindungan Lingkungan Hidup Haris Putra Widagdo, Agus Riwanto, Rahayu Subekti 119 Kebijakan Kepala Daerah dalam Komitmen Ruang Terbuka Hijau